Sekitar lima tahun lalu, Kepala Badan Informasi Daerah (BID) sebuah provinsi bercerita kepada saya. Pada suatu kesempatan, dia bertemu dengan koleganya dari daerah lain. Dengan bangganya, kolega tadi mengatakan kepada Kepala BID, bahwa dia sudah mempunyai dua eGovernment. Sang Kepala BID pun mengeryitkan dahinya untuk memahami maksudnya. “Ini Pak, eGovernmentnya”, katanya sambil menunjukkan dua alamat e-mail.🙂

Ketika saya menanyakan bagaimana perkembangan eGovernment ke ‘pengawalnya’ di tingkat kabupaten. Jawaban yang sering saya dengar kira-kira begini. “Ya Pak, kita sekarang sudah menggunakan aplikasi A dan B. Ke depan kita juga sedang menyiapkan tender untuk pengadaan aplikas C dan D. Saat ini, semua kantor sudah dilengkapi dengan komputer.”

Tetapi apakah sebenarnya eGovernment itu? Beragam definisi bisa didapatkan dari literatur. Secara umum, ada tiga macam definisi (Grönlund, 2010). Pertama, eGovernment sering dihubungkan dengan pemanfaatan teknologi informasi (bahkan beberapa definisi menyebutkan Internet) untuk memberikan layanan kepada publik (online service delivery). Ini adalah definisi yang cenderung teknikal.  Read More

Dalam beberapa minggu terakhir, rakyat disuguhi tontonan perseturuan antarlembaga negara pengawal hukum, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Beragam skenario berkembang, berbagai macam dugaan masih mencari jawab. Rakyat nampaknya sudah mulai eneg dengan suguhan tontonan yang nampaknya masih panjang untuk menyelesaikan episode terakhir.

Rakyat dari berbagai elemen yang peduli dengan nasib bangsa ke depan terus menyuarakan aspirasinya untuk mengungkap kebenaran. Rakyat tidak rela negerinya diobok-obok oleh mereka yang hanya peduli dengan kepentingan dirinya dan rela mengorbankan oranglain dan bahkan negerinya. Rakyat sudah sangat jengah dengan mereka yang mengganggap bahwa uang akan menyelesaikan segalanya, dan keadilan hanya milik mereka yang berpunya. Read More

Beberapa hari yang lalu, Transparency International (http://www.transparency.org) yang bermarkas di Berlin, kembali meliris peringkat teranyar tingkat korupsi negara-negara di dunia. Dan, pemenang tahun 2010, sebagai negara paling korup adalah … Somalia. Somalia menduduki peringkat paling bontot, 178, dengan Corruption Perceptions Index (CPI) sebesar 1,1 (dari nilai tertinggi 10). Somalia telah menduduki posisi ini dalam empat tahun terakhir. Denmark, bersama-sama dengan Selandia Baru, dan Singapura mengukuhkan dirinya sebagai negara paling bersih sejagat dengan CPI sebesar 9,3. Ketiga negara ini juga menduduki posisi terhormat, tiga terbersih, pada peringkat tahun sebelumnya. Read More

Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kartini, sebagai tonggak kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang. Indikator kesetaraan pada zaman Kartini hidup adalah kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, dan kesetaraan dalam bidang ini masih sangat relevan sampai sekarang, disamping kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan non pertanian dan berpolitik, seperti tercantum dalam salah satu target dan indikator Millenium Development Goal (MDG). Dengan dasar kesadaran yang sama, para pegiat Teknologi Informasi (TI) juga menginginkan keadaan yang serupa. Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa bidang TI masih sangat didominasi laki-laki. Read More

Sepuluh tahun yang lalu, Presiden Filipina Joseph Estrada, dipaksa turun oleh rakyat melalui sebuah demontrasi besar. Massa demonstran berkumpul dengan cepat di Epifanio de los Santos Avenue di Manila. Pada saat itu, layanan pesan pendek (SMS) dijadikan sarana koordinasi oleh para penentang Estrada. Hanya dalam satu minggu sebanyak tujuh juta pesan pendek terkirim. Estrada pun akhirnya terjungkal dari kursi kepresidenannya pada 20 Januari 2001. Sampai saat ini, budaya mengirim pesan pendek, yang mereka sebut ‘texting’, masih sangat populer di Filipina. Teknologi informasi dalam bentuk layanan pesan pendek menunjukkan taji politisnya. Read More

Sudah sejak lama, korupsi dipercaya sebagai penghambat utama pembangunan bangsa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan memberikan predikat kejahatan luar biasa (extraordinary crime) untuk korupsi. Sumber korupsi sangat beragam, namun bidang pengadaan barang dan jasa merupakan ‘penyumbang’ terbesar. Sebanyak 70% kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Untuk memerangi korupsi yang sudah pada level njelehi ini, sejak 2008, Pemerintah Indonesia secara bertahap telah mengadopsi e-procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan bantuan teknologi informasi. LPSE hadir untuk menutup celah korupsi dalam proses pengadaan dengan menghadirkan transparansi proses pengadaan yang selama ini masih menjadi ‘barang mewah’ di Indonesia. Read More

Apa yang terjadi jika Anda sedang mengurus perijinan di Pemerintah Kota/Kabupaten dan salah satu syarat berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) tertinggal dan Anda tidak membawa KK yang asli? Dapat dipastikan, Anda harus pulang, mengambil KK yang tertinggal, dan menfotokopinya.

Semua itu tidak perlu dilakukan, jika Anda sedang mengunjungi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Jembrana, Bali. Anda tinggal menyentuhkan KTP (dengan teknologi RFID) di alat pembaca pada ATM Palugada (“Asal Tekan Mau, Apa Lu Mau Gua Ada”) yang tersedia di sana. Tekan tombol cetak KK pada layar sentuh, dan tinggal ambil cetakan salinan KK untuk melengkapi persyaratan. Lupa fotokopi KTP, tinggal tekan tombol cetak KTP. Akte kelahiran tertinggal? Tidak ada yang lebih sulit daripada menekan tombol pada layar sentuh. Jika Anda PNS, data kepegawaian juga dapat dilihat pada ATM ini. Jika Anda pengusaha, semua ijin terkait dengan usaha yang Anda miliki dengan mudah akan terpampang di layar. Ke depan, catatan kesehatan Anda pun dapat dengan mudah Anda lacak di ATM ini. Tidak ditarik biaya sepeserpun untuk layanan ini. Read More

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.